Data dan Informasi

Aksi 1. Analisis Situasi

Aksi ini berbicara mengenai bagaimana pegiat stunting menganalisis data dan informasi untuk memahami permasalahan rendahnya tingkat konvergensi di wilayahnya dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasinya. Analisis tersebut setidaknya mencakup prevalensi stunting, kesenjangan layanan, ketersediaan program, kendala rumah tangga 1.000 HPK dalam mengakses layanan termasuk kendala perilaku masyarakat serta koordinasi antar OPD serta koordinasi antar kecamatan dan desa. Analisis situasi ini dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan perbaikan cakupan dan konvergensi intervensi sebagai dasar rumusan rekomendasi selanjutnya

Aksi 2. Rencana Kegiatan

Penyusunan Rencana Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dihasilkan dari Aksi 1 agar rekomendasi tersebut dapat direalisasikan pada program dan kegiatan pada tahun berjalan dan atau satu tahun mendatang. Rencana kegiatan tersebut mencakup kegiatan yang diperlukan di seluruh poin rekomendasi hasil Aksi 1. Rencana kegiatan tersebut harus jelas dan operasional serta memuat siapa OPD pelaksana, target hasil, jadwal pelaksanaan, lokasi, dan termasuk anggarannya.

Aksi 3. Rembuk Stunting

Pada Rembuk Stunting Kabupaten/Kota membahas permasalahan stunting dalam konteks setempat, penyepakatan rencana kegiatan, pendeklerasian komitmen publik dalam pencegahan dan penurunan stunting. Rembuk stunting memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan sosial terhadap pelaksanaan komitmen tersebut. Rembuk stunting melibatkan Bupati. DPRD, OPD, Camat serta kepala desa, lurah, perwakilan kementerian teknis, unsur PKK, lembaga non pemerintah serta unsur masyarakat lainnya

Aksi 4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memastikan desa-desa di wilayahnya mampu berperan optimal dalam pencegahan dan penurunan stunting dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bersumber dari dana desa maupun dari dana lainnya. Untuk mengoptimalkan peran desa tersebut maka Aksi #4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa perlu diterapkan secara konkrit dalam membantu desa mempunyai dasar hukum yang kuat agar penanganan stunting dapat dilakukan secara optimal

Aksi 5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Upaya penurunan stunting ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima intervensi yang dibutuhkan dalam hal ini keluarga 1.000 HPK. Untuk mengetahui dimana sasaran itu berada, layanan apa saja yang telah dimiliki, layanan apa yang masih mereka butuhkan, kendala apa yang dihadapi dalam menerima layanan, diperlukan kader di tingkat desa yang bertugas secara khusus melaksanakannya. Kader tersebut dinamakan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan pembinaan kepada KPM ini agar hasilnya optimal sebagai Aksi kelima

Aksi 6. Sistem Manajemen Data Stunting

Sistem manajemen data bertujuan membantu Bappeda dan OPD untuk memiliki data yang memadai, rinci, tepat dan mutakhir dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya penurunan stunting. Pada Aksi 6 ini Bappeda dan OPD memperbaiki ketersediaan dan kualitas data prevalensi stunting dan data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif sampai tingkat desa serta meningkatkan akses bagi OPD lain untuk memanfaatkan data-data tersebut.

Aksi 7. Pengukuran dan Publikasi Stunting

Pengukuran stunting dibutuhkan untuk memperoleh data perkembangan gizi anak sesuai umur dan data prevalensi stunting sampai dengan tingkat desa secara periodik serta menganalisisnya. Hasil analisis tersebut kemudian dipublikasikan untuk memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat luas dalam gerakan bersama penurunan stunting.

Aksi 8. Reviu Kinerja Tahunan

Aksi ini menghasilkan pembelajaran dari pelaksanaan program pada tahun sebelumnya dan mengidentifikasi kegiatan yang harus dibenahi pada tahun berikutnya. Seluruh data program atau kegiatan dikumpulkan termasuk 8 Aksi integrasi selama satu tahun terakhir yang diperoleh dari laporan rutin OPD, laporan rutin anggaran, dan capaian target kegiatan dari berbagai instansi. Data kinerja digunakan untuk membandingkan rencana dan realisasi target capaian penyerapan anggaran dan kerangka waktu penyelesaian untuk menilai program atau kegiatan yang efektif maupun kurang efektif. Berdasarkan hasil reviu tersebut pemda melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran intervensi gizi untuk tahun berikutnya.

Aksi Konvergensi Stunting

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025 Kuartal 3

Untuk Menyelaraskan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan pemantuan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintah masyarakat

Filter Data

Monitoring Pelaksanaan Aksi Konvergensi 2025